Surabaya (20/10)—Ketua organisasi tidak harus menangani seluruh urusan. Justru, organisasi yang kuat ditopang pengurus yang mandiri dan mampu mengambil inisiatif tanpa selalu menunggu instruksi pimpinan.
Prinsip tersebut dibagikan Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia Wilayah Jawa Timur, Moch Edris Effendi, dalam forum berbagi praktik baik pengurus JSIT Indonesia, Senin (19/10/2026) malam.
Pertemuan daring melalui Zoom itu diikuti lebih dari 150 pengurus JSIT Indonesia tingkat pusat dan wilayah. Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai pengelolaan organisasi, budaya kerja, serta strategi meningkatkan manfaat organisasi bagi sekolah-sekolah anggota.
“Pengurus bukan untuk diurusi,” kata Edris.
Pernyataan tersebut merangkum pendekatan kepemimpinan yang dibangun di JSIT Jatim. Pengurus tidak cukup hanya menempati posisi dalam struktur organisasi. Setiap pengurus perlu memiliki kesadaran untuk bekerja dan memastikan program yang menjadi tanggung jawabnya terlaksana.
Ketua Tidak Harus Terjebak Urusan Teknis
Dalam praktik organisasi, ketua kerap menjadi pusat berbagai keputusan, termasuk urusan teknis yang sebenarnya dapat ditangani pengurus lain. Jika pola ini terus berlangsung, organisasi berisiko bergantung pada satu orang dan sulit berkembang secara berkelanjutan.
Edris menekankan pentingnya memilih orang-orang yang siap bekerja sekaligus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan tugas.
Ketua organisasi juga perlu memiliki ruang untuk memikirkan strategi, membangun jejaring, dan menyiapkan pengembangan organisasi dalam jangka panjang. Karena itu, pimpinan tidak semestinya terus-menerus disibukkan dengan persoalan teknis.
Budaya kerja tersebut dibangun melalui kebiasaan menghadiri rapat rutin, menjalankan program, mengambil inisiatif, dan bersedia menghadapi risiko demi kepentingan organisasi.
Bagi Edris, pengurus yang aktif dan memiliki kesadaran terhadap tanggung jawabnya menjadi modal penting bagi organisasi. Ia juga mengapresiasi mereka yang telah meluangkan waktu dan berkontribusi tanpa selalu menunggu instruksi.
Kemandirian tersebut bukan berarti pengurus berjalan tanpa arah. Sebaliknya, setiap orang harus memahami amanah yang diberikan dan mampu menerjemahkannya menjadi tindakan nyata.
Setiap Program Harus Memiliki Penanggung Jawab
Kemandirian pengurus tidak berarti setiap orang bekerja sendiri-sendiri. Organisasi tetap membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas sekaligus budaya kolaborasi yang kuat.
Dalam praktik yang dibagikan Edris, setiap penanggung jawab program bertugas menjalankan kegiatan, menyiapkan laporan, melengkapi dokumentasi, dan memastikan ketersediaan basis data.
“Setiap program harus memiliki penanggung jawab yang jelas,” menjadi prinsip yang mendasari pembagian tugas tersebut.
Data dikelola oleh bidang terkait, sedangkan pelaksanaan program yang melibatkan banyak bidang menjadi tanggung jawab bersama.
Pola ini penting agar pembagian tugas tidak menciptakan sekat antarpengurus. Ketika setiap bidang hanya memikirkan wilayah kerjanya sendiri, program lintas bidang berisiko kehilangan dukungan dan rasa memiliki.
Karena itu, kejelasan penanggung jawab harus berjalan beriringan dengan kesediaan untuk saling membantu.
Pembagian tugas bukan sekadar membagi pekerjaan. Setiap pengurus harus memahami perannya sekaligus mengetahui hasil yang harus dicapai.
Prinsip tersebut dapat menjadi pelajaran bagi organisasi pendidikan lain dalam membangun sistem kerja yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Libatkan Pengurus Daerah, Perluas Jangkauan
Budaya kerja internal juga berkaitan dengan kemampuan organisasi memperluas jangkauan pelayanan.
JSIT Jatim saat ini menaungi 452 Sekolah Islam Terpadu dari jenjang TK hingga SMA, dengan 6.869 guru dan 60.897 siswa. Jaringan sebesar ini membutuhkan koordinasi yang baik agar pengembangan organisasi tidak hanya bertumpu pada pengurus wilayah.
Edris menekankan pentingnya melibatkan pengurus JSIT daerah dalam penambahan anggota, pembinaan, dan pendampingan sekolah.
Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa proses pendaftaran sekolah anggota yang sebelumnya dapat berlangsung sekitar 60 hari berhasil dipangkas menjadi sekitar empat jam hingga penyelesaian Dapodik dan pengarahan sekolah.
“Layanan ini diberikan tanpa biaya,” ujar Edris dalam paparannya.
Penyederhanaan proses tersebut menjadi salah satu upaya memudahkan sekolah untuk bergabung dan mendapatkan layanan organisasi. Peran pengurus daerah juga diperlukan agar pendampingan dapat menjangkau lebih banyak sekolah.
JSIT Jatim membawa target memperluas jangkauan hingga terdapat satu Sekolah Islam Terpadu di setiap kecamatan.
Target tersebut membutuhkan kerja bersama antara pengurus wilayah dan daerah. Dengan pembagian peran yang tepat, pengembangan anggota tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus di tingkat wilayah, tetapi juga menjadi gerakan bersama.
Program Kerja Harus Terukur dan Bermanfaat
Ketua Umum JSIT Indonesia, Ahmad Fikri, M.Pd., NLP, dalam forum yang sama menekankan pentingnya berbagi praktik baik sebagai referensi bagi pengurus dalam mengelola organisasi.
Program kerja, menurut dia, tidak semestinya hanya menjadi daftar kegiatan yang harus diselesaikan. Setiap program perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi sekolah, guru, dan siswa.
“Program kerja harus memberikan manfaat bagi sekolah, guru, dan siswa,” menjadi pesan penting dalam pengelolaan organisasi yang berorientasi pada pelayanan.
Ahmad Fikri juga menekankan pentingnya mengukur hasil program dan melakukan evaluasi secara berkala. Setiap wilayah perlu memahami program yang dijalankan, cara mengukur hasilnya, serta waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi.
“Setiap wilayah perlu mengetahui bagaimana mengukur hasil program dan kapan evaluasi harus dilakukan,” ujarnya.
Evaluasi tersebut diperlukan agar program tidak berhenti pada terlaksananya kegiatan. Organisasi juga perlu mengetahui sejauh mana kegiatan memberikan dampak sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, praktik baik yang dipelajari dari wilayah lain dapat diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
JSIT Indonesia juga merencanakan forum berbagi praktik baik bagi kepala sekolah dari berbagai daerah agar pengalaman yang berhasil dapat dipelajari lebih luas.
Organisasi Kuat Dibangun oleh Tim
Pengalaman JSIT Jatim menunjukkan bahwa pengembangan organisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya anggota atau besarnya struktur kepengurusan.
Kejelasan tanggung jawab, budaya kerja yang aktif, kemampuan berkolaborasi, serta evaluasi program menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi.
Prinsip “pengurus bukan untuk diurusi” dapat menjadi bahan refleksi bagi pengurus JSIT di berbagai wilayah dalam membangun tim yang lebih mandiri.
Ketua tidak harus menangani seluruh urusan. Namun, pimpinan perlu memastikan setiap pengurus memiliki peran, memahami tujuan, dan mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Kepercayaan kepada pengurus harus disertai pembagian tugas yang jelas, komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan hasilnya.
Ketika kepemimpinan dibangun di atas tanggung jawab bersama, organisasi memiliki lebih banyak ruang untuk memperluas manfaat bagi sekolah, guru, serta siswa yang dilayaninya.
