Oleh : Eni Triani Yuliana, M.Pd
(Guru SMPIT Tunas Mulia, Wonosari, Gunungkidul, DI. Yogyakarta)
Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki 100 tahun kemerdekaan. Pemerintah menetapkan visi yang termuat gambaran kondisi Indonesia pada 100 tahun kemerdekaan dan peta jalan untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2045. Menuju usia satu abad, pembangunan Indonesia akan berfokus pada empat pilar pembangunan yaitu:
Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,
Pemerataan Pembangunan,
Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.
Keempat pilar pembangunan yang disusun menuju Indonesia Emas tidak terlepas dari dukungan data kondisi demografi penduduk Indonesia. Data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) dapat dipakai untuk mengukur kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas dari aspek demografi, khususnya pada pilar pertama.
Pilar pertama dari fokus pembangunan kita tentu saja tidak dapat kita lepaskan dari peranan pendidikan. Sebagai bentuk dukungan terhadap isi Indonesia Emas 2045, saat ini pendidikan kita dirancang dengan kurikulum merdeka yang diatur dengan Permendikbud No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada Bab. I Ketentuan umum dinyatakan bahwa Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
Pelaksanaan awal kurikulum ini banyak menyerap dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah terutama pasca pandemi covid-19. 6 dukungan implementasi Kurikulum Merdeka bagi Satuan Pendidikan, yang antara lain Platorm Merdeka Mengajar (PMM), Seri Webinar (Pusat dan Daerah), Komunitas Belajar, Narasumber Praktik Baik, Mitra Pembangunan, dan Pusat Layanan Bantuan (helpdesk) semua menyerap dana yang tidak sedikit yang dikeluarkan oleh APBN.
Dalam pelaksanaannya yang bertahap, kementerian pendidikan juga melakukan seleksi terhadap sekolah-sekolah yang akan menjadi percontohan atau model pelaksana kurikulum merdeka, sekolah-sekolah tersebut yang dinamakan sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak memperoleh intervensi dari kementerian pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum melalui Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dengan fasilitator-fasilitator yang terseleksi ketat.
Implikasi dari pelaksanaan kurikulum ini juga adanya seleksi guru penggerak yang nantinya akan mengikuti masa pendidikan selama 1 tahun melalui berbagai lokakarya dan diakhiri dengan perayaan yang sering disebut dengan panen karya. Tentu saja pelaksanaan pendidikan mereka akan didampingi oleh pengajar praktik yang juga diseleksi dengan ketat. Seluruh rangkaian proses seleksi guru penggerak, pengajar praktik, pelaksanaan lokakarya, hingga panen karya semuanya juga didanai oleh APBN.
Platform Merdeka Mengajar (PMM), menyediakan beragam topik pelatihan tentang Kurikulum Merdeka hingga berbagai referensi Perangkat Ajar (Panduan, Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran) serta sumber belajar lainnya yang bisa diakses secara mandiri maupun kelompok kapanpun dan dimanapun.
Seluruh konten yang ada tentu saja melibatkan berbagai pihak, dari mulai para tokoh pendidikan, para pegawai kementrian beserta jajarannya, hingga para guru yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Konten-konten tersebut meliputi video penjelasan materi, video pembelajaran, perangkat ajar, perangkat pembelajaran projek, dan lain sebagainya. Seluruh proses dalam penentuan narasumber dan penyusunan konten tersebut tentu saja menghabiskan dana yang tidak sedikit, dan itupun juga didanai dari APBN.
Seluruh program yang disusun sangat detail dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini menyerap anggaran dana APBN yang tidak sedikit. Lantas dari mana pendapatan negara yang dirumuskan dalam APBN? Sumber pendapatan negara antara lain pajak, penerimaan bukan pajak, pinjaman, penciptaan uang oleh Bank Indonesia, dan bantuan Luar Negeri. Sumber pendapatan yang paling besar adalah dari pajak.
Pajak adalah bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia, pajak bersifat memaksa dan wajib dibayar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
Penerimaan pajak Indonesia yang cukup rendah atau boleh dikatakan pajak kita belum merdeka tentu saja mempengaruhi pembangunan nasional, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang memegang peranan sangat penting. Pendapatan dari pajak tersebut akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, agama, pariwisata, pertahanan, dan lain-lain termasuk pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat alokasi dana cukup besar dari pajak, yaitu melalui pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah, dan tentu saja saat ini juga banyak terserap dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang telah diuraikan diatas.
Dampaknya bagaimana jika pendapatan pajak selalu rendah? Dalam sektor pendidikan segala hal terkait pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka akan sangat terganggu. Implikasinya adalah kreativitas dan inovasi sekolah dalam pelaksanaan IKM akan berkurang, atau bahkan sekedar melaksanakan tanpa melihat dampaknya terhadap peserta didik.
Jika peserta didik kita menjadi insan yang tak berkarakter sesuai harapan kurikulum dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila maka Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi pilar pembangunan yang pertama menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai. Jangan sampai yang tercapai bukan Indonesia Emas tapi Indonesia Lemas atau Indonesia Cemas, Naudzubillah min dzalik.
Referensi :
Big Data BPS. Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045. DATAin Edisi 2023.01-2. https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_2_Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia%20Emas_2045.pdf diunduh pada 27 Juni 2024
Pusat informasi guru Kemdikbud. Latar Belakang Kurikulum Merdeka.
https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/6824331505561-Latar-Belakang-Kurikulum-Merdeka diunduh pada 27 Juni 2024
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
Imam Dharmawan. 2024. Melihat Kualitas Pendidikan Indonesia Melalui Peran Pajak dalam APBN. Artikel pada laman https://www.pajak.go.id/id/artikel/melihat-kualitas-pendidikan-indonesia-melalui-peran-pajak-dalam-apbn diunduh pada 28 Juni 2024
Widya Astuti dan Ananda Putriani. 2023. Peran Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan Pendidikan di SMKN7 Tangerang. Journal on EducationVolume 05, No. 02, Januari-Februari2023, pp. 3546-3553. Diunduh pada 28 Juni 2024.